Skip to content

Latar Belakang, Dasar & Tujuan

Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik harus mampu mewujudnyatakan suatu kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang berkualitas dalam arti akuntabilitas tinggi, mencerminkan good governance dan clean governance, oleh sebab itu, pengadaan barang/jasa pemerintah harus efisien, terbuka dan kompetitif sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala LKPP Nomor: 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, ditegaskan bahwa Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota membentuk 1 (satu) LPSE untuk memfasilitasi ULP dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik, sedangkan dalam Inpres Nomor 17 Tahun 2011 disebutkan bahwa dalam APBN/APBD Tahun Anggaran 2012 sekurang-kurangnya 75% dari seluruh belanja K/L/D/I dan 40% belanja APBD Provinsi/Kab/Kota yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSE sendiri/LPSE terdekat.

Sebagaimana peraturan di atas, maka dalam rangka mendorong percepatan proses implementasi pengadaan secara elektronik di wilayah Provinsi NTT, perlu melakukan rapat koordinasi antara para penentu kebijakan dan pengelola LPSE Provinsi/Kab/Kota guna membahas berbagai persoalan yang dihadapi dan saling tukar pengalaman serta informasi dalam suatu forum koordinasi guna mencaritemukan solusi permasalahan yang dihadapi dan pada akhirnya diperoleh komitmen bersama serta rekomendasi untuk diusulkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini LKPP R.I dan kementrian terkait lainnya, sebagai input pengambilan Kebijakan pengembangan LPSE lebih lanjut pada arah Nasional dan kepada Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota sebagai bahan dasar pengambilan kebijakan implementasinya.

Dasar

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843);
  2. Undang-undang no.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik;
  3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  4. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2012.
  5. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  6. Peraturan Kepala LKPP R.I Nomor 2 Tahun 2010;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 08);
  8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi NTT (Berita Daerah Provinsi NTT Tahun 2010 Nomor 0017);

Tujuan

  1. Memahami penerapan e-procurement sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010
  2. Mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012
  3. Mengetahui perkembangan pembentukan LPSE Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT.
  4. Mengetahui tingkat perkembangan pembentukan dan kinerja pelaksanaan barang/jasa Kab/Kota pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik melalui LPSE di Kab/Kota.
  5. Mengindentifikasi permasalahan/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik.
  6. Membentuk solutif komitmen bersama untuk menyikapi berbagai hambatan/permasalahan dalam rangka memacu percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di daerah.

 

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: