Skip to content

Profil LPSE

Landasan Hukum Pembentukan LPSE

  • UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008.
  • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  • Perpres No. 54 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Pasal 73);
  • Inpres No. 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  • Inpres No. 1 Tahun 2010, tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.
  • Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Nusa Tenggara Timur

 

Sejarah Pembentukan

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja pemerintah yang menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi pelelangan umum yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik (e-Procurement) berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

Penerapan LPSE di Provinsi NTT dimulai pada tahun 2009 dimana Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT sesuai tupoksinya, melakukan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup Pemerintah Provinsi NTT diserahi tanggungjawab untuk melakukan kajian dan mempersiapkan Pembentukan LPSE-NTT dengan melakukan konsultasi pembentukan LPSE dan mengirim staf untuk mengikuti pelatihan di LKPP.

Berdasarkan hasil kajian dan konsultasi di LKPP, pada tahun 2010 Pemerintah Provinsi NTT mengeluarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 14 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi NTT, bagian dari Peraturan Gubernur tersebut menjelaskan mengenai Tim Kerja LPSE dan uraian tugasnya. Selanjutnya Tim Kerja LPSE mempersiapkan SDM yang akan bertugas mengelola sistem aplikasi LPSE.

Pada bulan Februari tahun 2011 LKPP secara resmi memberikan hak akses kepada LPSE NTT sebagai penyelenggara Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan memperoleh alamat website http://www.lpse.nttprov.go.id. Pemerintah Provinsi NTT bekerjasama dengan AusAID AIPMNH membiayai penyewaan server selama 1 tahun, dengan server dimaksud Tim Teknis LPSE NTT yang terdiri dari : Administrator PPE, Admin System & Jaringan, Verifikator, Helpdesk, dan Trainer telah dapat melakukan tugas-tugas pada LPSE NTT antara lain melatih para Panitia Pengadaan Barang dan Jasa lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Pemerintah Provinsi NTT juga menjalin kerjasama dengan AusAID dalam hal pendanaan dimana membiayai Tim Kerja LPSE NTT untuk melatih SDM Panitia dan Penyedia melalui sosialisasi, workshop serta pelatihan tingkat SKPD dan Kabupaten/ Kota se-NTT.

Dengan kegiatan sosialisasi, workshop dan pelatihan yang telah dilakukan maka SKPD lingkup Pemerinta Provinsi dan Kabupaten/Kota telah dapat menggunakan aplikasi SPSE untuk menayangkan pengumuman lelang Non e-Procurement melalui LPSE NTT.

Sampai dengan bulan Nopember 2011, ada 9 Kabupaten/ kota yang menginduk sebagai service provider di LPSE Provinsi NTT termasuk beberapa instansi vertikal dan lembaga pendidikan. Disamping itu juga dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia pengelola, LPSE NTT telah melatih panitia dan pengelola LPSE Kab/ Kota sebanyak 309 orang yang terdiri dari 106 Admin Agency dan 203 orang panitia pengadaan barang/jasa.

Sehubungan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bahwa pada tahun 2012 proses pengadaan barang/jasa pemerintah wajib dilakukan secara elektronik melalui LPSE, maka LPSE NTT telah melakukan persiapan antara lain Pengadaan Infrastruktur dan administrasi pembiayaan lainnya untuk mendukung operasional LPSE dalam rangka penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada tahun 2012.

Strategi Penerapan LPSE NTT

Pelaksanaan E-Procurement

E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaanya ndilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi peleangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Pengumuman paket lelang yang telah ditayangkan melalui LPSE NTT sampai saat ini sebanyak 551 Paket Pengumuman meliputi 1.556 Pekerjaan dengan Total HPS Rp.1,2 Trilyun dari jumlah paket tersebut telah dilakukan penghematan terhadap biaya pengumuman yang sedianya digunakan untuk membiayai pengumuman melalui media cetak lebih kurang sebesar Rp.1,1 Milyar biaya ini belum termasuk Info Publik Rencana Umum Pengadaan, kemungkinan terjadi pengumuman ulang dan pengumuman pemenang lelang.

Penghematan ini juga dapat bertambah apabila dihitung komponen administrasi pengadaan lainnya, dimana dengan penggunaan aplikasi ini seluruh dokumen berkaitan dengan pekerjaan pengadaan yang dibuat oleh panitia dapat dimasukan kedalam sistem, selanjutnya penyedia mengunduh (download) dokumen-dokumen yang diperlukan.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: