Skip to content

Rakornas LPSE ke-7 Kawal Pengadaan Bebas Korupsi

June 15, 2012
13122011164508rakornas2

Bali – Menyongsong kewajiban menggunakan elektronik procurement atau lelang elektronik di tahun 2012, LKPP menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi ke 7 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tingkat Nasional di Bali (21-23/11).

Pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang.Jasa Pemerintah ( LKPP), jajaran Eselon I dan II LKPP, KPK, Wakil Menteri PAN & Reformasi Birokrasi, Pejabat Provinsi Bali, serta perwakilan LPSE seluruh Indonesia mengambil tema Bersatu Mengawal Pengadaan Bebas Korupsi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa lahan korupsi paling subur ada di ranah pengadaan barang/jasa pemerintah (PB/JP). Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi, sekitar 80% kasus yang mereka tangani merupakan kasus dalam PB/JP. Hal ini berkaitan erat dengan kebocoran belanja negara dan terjadinya inefisiensi anggaran belanja yang pada akhirnya merugikan negara.

LKPP dengan dibuatnya sistem pengadaan secara elektronik dirasa cukup mampu menekan peluang korusi dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah karena mekanismenya lebih transparan. “Transparansi ini mampu menekan manipulasi angka,” kata Kepala LKPP Agus Rahardjo dalam paparannya.

Mekanisme pengadaan yang lebih transparan secara langsung berakibat kepada efisiensi anggaran belanja pemerintah.  Hingga pertengahan November 2011, sedikitnya ada 23.409 paket yang telah dilelang ke 175.380 pelaku usaha dengan menggunakan layanan lelang elektronik yang mencapai total pagu Rp 51 triliun. Dari hasil ini diperoleh penghematan anggaran sekitar 4 triliun.

“Dengan e-procurement, penghematan anggaran negara yang dihasilkan tahun ini mencapai sekitar 12% atau sekitar Rp $ triliun,” lanjut Agus.

Dengan keberhasilan ini, Agus menyayangkan belum banyak pihak yang terlibat dalam sistem e-procurement. Sejauh ini baru 10% perusahaan kontraktor swasta yang berpartisipasi. Padahal leibh dari satu juta pengusaha swasta tersebut memiliki izin.

Agus berharap di tahun 2012 dengan kewajiban menggunakan sistem e-proc, akan mendorong kegiatan lelang elektronik di seluruh instansi pemerintah. “Kami harapkan seluruh belanja modal dan barang tahun depan sudah bisa menggunakan lelang elektronik dalam pengadaannya yang sesuai dengan isi Perpres No. 54/2010.”

Selain mengkampanyekan pengadaan yang bebas korupsi, Rakornas yang berlangsung selama tiga hari itu juga bertujuan mengkoordinasikan kesiapan LPSE dalam menyongsong kewajiban e-procurement di tahun anggaran 2012 sebagai amanat Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 131. Hingga minggu awal November tahun 2011 jumlah LPSE di seluruh Indonesia mencapai 289 LPSE. (fan)

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: